RAPAT KOORDINASI EVALUASI MCP BERSAMA KPK
Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi MCP (Monitoring Center of Prevention) Korsupgah bersama dengan KPK. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Korsub Wilayah I Kasatgas II KPK RI, Inspektur Daerah Kota Depok, dan Inspektur Pembantu Wilayah V.
Untuk diketahui, pada tahun 2022 Pemkot Depok telah berhasil mencapai MCP sebesar 88,33 persen. Yang dilakukan pada tujuh area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.
Pemkot Depok terus berinovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam berbagai aspek kepada masyarakat. Seperti, adanya aplikasi Sistem Layanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bersih, Mudah, dan Lancar (SILONDO BERMULA) yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian, bidang perizinan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Pemkot Depok, imbuhnya, juga telah melakukan upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi, kampanye anti korupsi, pendidikan kepada masyarakat dan pelajar serta merancang pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas.
"Kami juga berkolaborasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Depok dalam Satgas Saber Pungli sebagai upaya preventif untuk mewujudkan clean and good goverment," tambahnya.
Dalam kegiatan hadir pula Koordinator Sub (Korsub) Wilayah I Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) II KPK RI, Agus Priyanto mengungkapkan, pertemuan yang dilakukan difokuskan terkait dengan penyertifikatan tanah Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU). Kemudian terkait tata kelola Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.
