Press "Enter" to skip to content

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Depok :
I. Inspektur
Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah, yaitu:

  1. Perumusan dan menetapkan Renstra Inspektorat mengacu pada Renstra Kota;
  2. Perumusan kebijakan perencanaan program pengawasan;
  3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  4. Pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
  6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
  7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengawasan;
  8. Pengawasan dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan umum;
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Sekretaris
Mempunyai tugas pokok yaitu:

  1. Melaksanakan adminitrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi sertapengelolaan keuangan Inspektorat.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
  • Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
  • Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
  • Penyelenggaraan adminitrasi umum;
  • Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
  • Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
  • Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Inspektorat;
  • Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
  • Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
  • Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Inspektorat;
  • Pengelolaan Keuangan Inspektorat;
  • Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
  • Pengkooordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang di berikan oleh Inspektorat.

Sekretaris membawahi :
A. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

  • Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adminitrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
  • Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mengacu pada rencana kerja Inspektorat;
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
  3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  4. Pelaksanaan adminitrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas inspektorat, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  5. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
  6. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan;
  7. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  8. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
  9. Penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan;
  10. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  11. Pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat;
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan

  • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan Inspektorat;
  2. Penyiapan bahan kebiajakan dan petunjuk teknik yang berkaiatan dengan urusan keuangan Inspektorat;
  3. Pengumpulan, pengolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan Inspektorat;
  4. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan adminitrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
  5. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan Inspektorat;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Inspektur Pembantu Wilayah I

  • Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang perekonomian dan kesra.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
  3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perekonomian dan kesra;
  4. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  6. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

– Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
– Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan Wilayah I.

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I

  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan dibidang perekonomian.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I mempunyai fungsi :
  • Penyusunan program pengawasan di wilayah kerja bidang perekonomian;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian;
  • Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perekonomian;
  • Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Inspektur Pembantu Wilayah II

  • Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan dan belanja.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
  3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan belanja;
  4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Inspektur Pembantu Wilayah III

  • Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang Aset.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang Aset;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Aset;
  3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Aset;
  4. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang Aset dan BUMD;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Inspektur Pembantu Wilayah IV

  • Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian
  • Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
  3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
  4. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Comments are closed.